Ditulis pada tanggal 26 November 2011, oleh admin, pada kategori Informasi

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia.

KKNI disusun berdasarkan kebutuhan dan tujuan khusus, yang khas bagi Indonesia untuk menyelaraskan sistem pendidikan dan pelatihan dengan sistem karir di dunia kerja. KKNI juga dirancang untuk sesuai dan setara dengan sistem yang dikembangkan negara‐negara lain. Dalam pengembangannya KKNI juga merujuk dan mempertimbangkan sistem kualifikasi negara lain seperti Eropa, Australia, Inggris, Scotlandia, Hongkong, dan Selandia Baru. Hal ini menjadikan kualifikasi yang tercakup dalam KKNI dapat dengan mudah disetarakan dan diterima oleh negara lain sehingga pertukaran peserta didik maupun tenaga kerja antar negara dapat dilakukan dengan tepat.

Umumnya kerangka kualifikasi disusun berjenjang dari terendah sampai ke yang tertinggi berdasarkan kemampuan bekerja, penguasaan pengetahuan yang dicapai melalui pendidikan atau ketrampilan yang diperoleh melalui pelatihan. European Qualification Framework (EQF) sebagai salah satu kerangka kualifikasi yang dirujuk dalam pengembangan KKNI, membagi jenjang kerangka kualifikasi dalam delapan tingkat dari jenjang pertama sampai jenjang delapan yang tertinggi. Jenjang pertama mencantumkan kemampuan dan pengetahuan dasar untuk melakukan pekerjaan sederhana dalam kehidupan sehari‐hari. Sedangkan jenjang 8 mencantumkan kemampuan tertinggi lulusan pendidikan doktor dengan kemampuan mengkreasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan atau profesi baru dalam kehidupan sehari‐hari sehingga tercipta kondisi berkehidupan yang lebih baik. EQF menyepadankan jenjang kualifikasi dengan jenjang pendidikan atau pelatihan, bahkan dengan gelar yang disandangnya. Konsep pembelajaran sepanjang hayat nampak kuat mendasari pengembangan EQF.

EQF harus diakui memberikan pengaruh sangat kuat pada pengembangan dan penyusunan KKNI khususnya dalam mendefinisikan kemampuan yang dimiliki seseorang pada setiap jenjang kualifikasi. Sistem kualifikasi yang diberlakukan di Australia (AQF) memilah sektor pendidikan dan pelatihan dalam tiga sektor yaitu sekolah menengah (School Sector),pelatihan dan pendidikan vokasi (VET = Vocational Education and Training Sector), dan Pendidikan Tinggi (Higher Education Sector). Sedangkan jenjang kualifikasinya dibagi dalam sebelas jenjang berbasis ‘lintas tanpa hambatan’ (seamless pathway). Masing masing jenjang kualifikasi didasarkan pada penjenjangan pelatihan dan pendidikannya yang dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada setiap tingkatan kualifikasi. AQF merupakan suatu model penjenjangan kualifikasi yang sangat rinci yang dianggap belum dapat diikuti oleh KKNI sampai saat ini. Salah satu pertimbangan yang menyebabkan KKNI belum dapat disesuaikan dengan AQF adalah adanya UU No. 20 Sisdiknas, dimana pendidikan vokasi di Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari jenjang pendidikan tinggi tidak seperti yang terdapat pada VET di Australia. Walaupun demikian, model ‘intas tanpa hambatan’ AQF dapat diadopsi oleh KKNI dalam memberi pengakuan atau penyetaran capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pelatihan atau pengalaman dengan penjenjangan capaian pembelajaran yang didapat dalam ranah pendidikan tinggi.

KKNI menyediakan sembilan jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi jenjang 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi jenjang 9 sebagai kualifikasi tertinggi. Penetapan jenjang 1 sampai 9 dilakukan melalui pemetaan komprehensif kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ditinjau dari kebutuhan penghasil (supply push) maupun pengguna (demand pull) tenaga kerja. Diskriptor setiap jenjang kualifikasi juga disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi negara secara menyeluruh, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perkembangan sektor‐sektor pendukung perekonomian dan kesejateraan rakyat seperti perindustrian, pertanian, kesehatan, hukum, dan lain‐lain, serta aspek‐aspek pembangun jati diri bangsa yang tercermin dalam Bhineka Tunggal Ika, yaitu komitmen untuk tetap mengakui keragaman agama, suku, budaya, bahasa dan seni sebagai ciri khas bangsa Indonesia.

Penjenjangan kualifikasi pada KKNI dengan jenjang sembilan sebagai jenjang tertinggi tidak serta‐merta berarti bahwa jenjang tertinggi KKNI tersebut lebih tinggi dari jenjang kualifikasi yang berlaku di Eropa (8 jenjang) dan Hongkong (7 jenjang) atau sebaliknya lebih rendah dari jenjang kualifikasi yang berlaku di Selandia Baru (10 jenjang). Hal ini lebih tepat dimaknai bahwa jenis kualifikasi pada KKNI dirancang untuk memungkinkan setiap jenjang kualifikasinya bersesuaian dengan kebutuhan bersama antara penghasil dan pengguna lulusan perguruan tinggi, kultur pendidikan/pelatihan di Indonesia saat ini serta gelar lulusan setiap jalur pendidikan tinggi yang berlaku di Indonesia.

Di dalam pengembangan, KKNI diposisikan sebagai penyetara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal dengan kompetensi kerja yang dicapai melalui pelatihan diluar ranah KEMDIKNAS, pengalaman kerja atau jenjang karir ditempat kerja. Secara skematik pencapaian setiap jenjang atau peningkatan ke jenjang yang lebih tinggi pada KKNI dapat dilakukan melalui empat tapak jalan (pathways) atau kombinasi dari keempatnya. Tapak jalan tersebut seperti diilustrasikan pada Gambar 1 terdiri dari tapak jalan melalui pendidikan formal, pengembangan profesi, peningkatan karir di industri, dunia kerja atau melalui akumulasi pengalaman individual. Dengan pendekatan tersebut maka KKNI dapat dijadikan rujukan oleh para pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan sumberdaya manusia di dalam lingkungannya atau oleh masyarakat luas untuk perencanaan karir individual. Sektor pendidikan formal, misalnya dapat menggunakan KKNI sebagai rujukan dalam merencanakan sistem pembelajaran perguruan tinggi di Indonesia sehingga dapat dengan tepat memposisikan kemampuan lulusannya pada salah satu jenjang kualifikasi KKNI dan memperkirakan kesetaraannya dengan jenjang karir di dunia kerja. Hal ini juga dapat bermanfaat di dalam merencankan pengembangan relevansi pendidikan tinggi yang lebih komprehensif. KKNI juga dapat dijadikan panduan oleh asosiasi profesi untuk melakukan penyesuaian dan penilaian kesetaraan di tingkat nasional tentang kriteria kemampuan yang telah dimiliki sebelumnya. Sektor‐sektor lain seperti dunia usaha, birokrasi pemerintahan, industri, dan lain‐lain juga membutuhkan KKNI sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolalan sumberdaya manusia masing‐masing secara lebih komprehensif baik yang berhubungan dengan sistem karir, remunerasi atau pola rekrutmen baru.

Secara konseptual, setiap jenjang kualifikasi dalam KKNI disusun oleh empat parameter utama yaitu (a) keterampilan kerja, (b) cakupan keilmuan/pengetahuan, (c)metoda dan tingkat kemampuan dalam engaplikasikan keilmuan/pengetahuan tersebut serta (d) kemampuan manajerial. Ke‐empat parameter yang terkandung dalam masing‐masing jenjang disusun dalam bentuk deskripsi yang disebut Deskriptor KKNI. Dengan demikian ke‐9 jenjang KKNI merupakan deskriptor yang menjelaskan hak, kewajiban dan kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keahliannya. Uraian tentang parameter pembentuk setiap Deskriptor KKNI adalah sebagai berikut:

  1. Keterampilan kerja atau kompetensi merupakan kemampuan dalam ranah kognitif, ranah psikomotor, dan ranah afektif yang tercermin secara utuh dalam perilaku atau dalam melaksanakan suatu kegiatan, sehingga dalam menetapkan tingkat kompetensi seseorang dapat ditilik lewat unsur‐unsur dari kemampuan dalam ketiga ranah tersebut.
  2. Cakupan keilmuan/pengetahuan merupakan rumusan tingkat keluasan, kedalaman, dan kerumitan/kecanggihan pengetahuan tertentu yang harus dimiliki, sehingga makin tinggi kualifikasi seseorang dalam KKNI ini dirumuskan dengan makin luas, makin dalam, dan makin canggih pengetahuan/keilmuan yang dimilikinya.
  3. Metoda dan tingkat kemampuan adalah kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan metoda yang harus dikuasai dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu, termasuk didalamnya adalah kemampuan berpikir (intellectual skills).
  4. Kemampuan manajerial merumuskan kemampuan manajerial seseorang dan sikap yang disyaratkan dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan, serta tingkat tanggung jawab dalam bidang kerja tersebut.

Hit Counter provided by shuttle service from lax